DENPASAR — Rangkaian peringatan Bulan Bung Karno (BBK) 2026 resmi dibuka di Denpasar, Senin (1/6) malam. Namun, momen yang seharusnya menjadi ajang kebersamaan itu justru diwarnai kekesalan Gubernur Bali Wayan Koster lantaran banyak kepala daerah tak hadir.
Koster, yang juga penggagas acara ini, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai kehadiran para bupati dan wali kota se-Bali seharusnya menjadi prioritas, mengingat BBK adalah agenda tahunan yang sudah berjalan delapan kali.
Gubernur: "Yang Lain Tidak Jelas"
"Yang hadir hanya saya, beberapa bupati, dan wali kota. Yang lainnya tidak jelas," ujar Koster di sela acara, Senin malam.
Pernyataan itu langsung mencuri perhatian. Koster tak merinci siapa saja yang dimaksud, tapi nada bicaranya menunjukkan kekecewaan yang dalam. Ia menegaskan bahwa BBK bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari penguatan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme di Bali.
BBK ke-8: Agenda Rutin Tanpa Greget?
Bulan Bung Karno pertama kali digelar pada 2019, setelah Koster menjabat. Setiap tahun, rangkaian acara berlangsung selama sebulan penuh, mencakup diskusi kebangsaan, pameran, hingga pentas seni. Tahun ini adalah penyelenggaraan kedelapan, menandai konsistensi yang jarang ditemui di daerah lain.
Namun, di balik rutinitas itu, absennya kepala daerah justru jadi sorotan. Sejumlah pengamat menilai hal ini bisa menjadi indikasi lemahnya koordinasi atau bahkan minimnya antusiasme terhadap program yang identik dengan gubernur petahana.
Apa Dampaknya bagi Daerah?
Koster tak hanya mengkritik. Ia juga mengingatkan bahwa semangat Bung Karno harus dihidupkan di seluruh tingkatan pemerintahan. "Ini bukan acara saya pribadi. Ini untuk seluruh rakyat Bali," katanya.
Belum ada tanggapan resmi dari kepala daerah yang disebut "tidak jelas" oleh Koster. Namun, publik mulai bertanya-tanya: apakah ketidakhadiran ini sekadar masalah jadwal, atau ada pesan politik di baliknya?
Yang jelas, peringatan BBK 2026 tetap berjalan. Gubernur memastikan rangkaian acara akan terus digelar hingga akhir bulan, meski tanpa dukungan penuh dari semua kepala daerah.
