DENPASAR — Kekhawatiran terhadap kondisi kebebasan pers di Pulau Dewata kembali mencuat. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Denpasar menggelar diskusi publik yang menghadirkan mahasiswa, akademisi, dan jurnalis dari berbagai organisasi di Bali untuk membahas menyempitnya ruang kritik di daerah tersebut.
Diskusi ini menjadi respons atas sejumlah kasus yang dinilai mengancam independensi jurnalistik. Para peserta sepakat bahwa tekanan terhadap media tidak selalu datang dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan juga melalui pendekatan legal dan ekonomi yang lebih halus namun sistematis.
Bentuk Tekanan pada Jurnalis di Bali
Dalam forum tersebut, sejumlah jurnalis memaparkan pengalaman langsung. Mereka mengaku kesulitan mengakses data publik di beberapa instansi pemerintah. Permintaan wawancara sering kali dijawab dengan prosedur birokrasi yang berbelit, bahkan tidak direspons sama sekali.
“Kadang kita dianggap musuh kalau memberitakan hal yang kritis. Padahal tugas kita mengawasi jalannya pemerintahan,” ujar seorang jurnalis senior yang hadir dalam diskusi tersebut, Selasa lalu.
Mengapa Ruang Kritik Makin Sempit?
Akademisi yang turut berbicara dalam diskusi menyebut ada pola pembungkaman melalui jalur ekonomi. Beberapa media disebut enggan memberitakan isu sensitif karena khawatir kehilangan iklan dari pemerintah daerah atau BUMD. Ketergantungan anggaran ini dinilai menjadi alat kontrol yang efektif.
Selain itu, penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transparansi Teknologi (UU ITE) juga disorot. Beberapa kasus kriminalisasi terhadap warga yang mengkritik kebijakan di media sosial menjadi contoh nyata yang dibahas dalam forum. Mahasiswa yang hadir mengaku khawatir untuk menyuarakan pendapat di ruang digital.
Apa Langkah Selanjutnya?
AJI Denpasar berencana mendorong dialog berkelanjutan antara jurnalis, akademisi, dan pemangku kepentingan. Mereka juga akan menyusun rekomendasi kebijakan untuk memastikan iklim kebebasan pers di Bali tetap terjaga.
“Kami ingin ruang publik tetap sehat. Kritik itu bukan makar, tapi bagian dari demokrasi,” tegas perwakilan AJI Kota Denpasar dalam diskusi tersebut. Forum ini diharapkan menjadi titik awal untuk memperkuat solidaritas antarinsan pers di Bali.
