BALI — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai skema iuran dana cadangan pesangon dalam UU 27/2026 justru meringankan pengusaha karena kewajiban bisa dicicil sejak awal, bukan dibayar tunai saat PHK terjadi. KSPI mengusulkan batas atas upah sebagai dasar perhitungan iuran agar tidak memberatkan perusahaan.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan kewajiban pembayaran pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja sebenarnya sudah diatur sejak lama dalam regulasi ketenagakerjaan maupun standar akuntansi perusahaan. Karena itu, ia menilai kehadiran UU Nomor 27 Tahun 2026 tidak menambah beban baru bagi dunia usaha.
Menurut Said, skema iuran cadangan pesangon memberi keringanan karena pengusaha dapat mencicil kewajiban tersebut sejak awal. Perusahaan tidak perlu menanggung beban secara tunai sekaligus atau berutang ke bank saat terjadi PHK maupun efisiensi.
"Nah, sekarang justru pemerintah ingin membantu perusahaan agar bebannya tidak berat nanti saat terjadi PHK. Caranya apa? Kamu cicil," ujar Said dalam konferensi pers secara daring, Senin (16/11).
Ia menilai kebijakan ini menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi buruh maupun dunia usaha. Ketentuan tersebut juga tidak diberlakukan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Dengan begitu, pekerja formal mendapatkan kepastian pendapatan saat terkena PHK. Sementara perusahaan terhindar dari tuntutan pekerja ketika mengalami kerugian atau pailit.
"Jadi, ini justru win-win. Buruhnya tenang bekerja karena dana pesangonnya sudah ada kalau terjadi sesuatu PHK. Pengusahanya juga tenang tidak dikejar-kejar buruh kalau terjadi rugi atau pailit atau efisiensi," ucapnya.
KSPI mengusulkan penerapan batas atas upah atau ceiling wages sebagai dasar perhitungan agar iuran tetap proporsional dan tidak memberatkan perusahaan. Said mencontohkan batas upah tersebut dapat dipatok sebesar tiga kali nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak.
Dengan skema itu, perusahaan tidak perlu membayar iuran secara berlebihan untuk pekerja level manajer atau direksi yang bergaji puluhan hingga ratusan juta rupiah.
"Nanti dalam menghitung cadangan dana pesangon juga sebaiknya ada ceiling wages, batas upah. Ya kalau enggak enak bener dong direksi yang upahnya Rp100 juta, kita perusahaan membayar iuran direksi gede," ujar Said.
Jika nilai pesangon direksi atau manajer melebihi dana yang terkumpul dari skema batas atas iuran, selisih kekurangannya tetap dibayarkan langsung secara tunai oleh perusahaan. Hal serupa berlaku apabila perusahaan dan serikat pekerja menyepakati nilai pesangon lebih tinggi dari ketentuan undang-undang melalui perjanjian kerja bersama.
Said mewanti-wanti pengusaha untuk mematuhi kewajiban penyetoran iuran dana cadangan pesangon setelah peraturan pemerintah terkait resmi diterbitkan. PP tersebut mencakup regulasi teknis pelaksanaan program sekaligus penunjukan resmi lembaga pengelola dana cadangan pesangon oleh pemerintah.
Undang-undang telah mengatur sanksi berlapis bagi perusahaan yang bandel, mulai dari teguran administratif hingga penutupan izin usaha.
"Kalau dia pengusaha tidak membayar iuran dana cadangan pesangon, maka sanksi terberatnya kan penutupan perusahaan," tegas Said.
Ia juga mengingatkan adanya ancaman pidana penjara bagi pengusaha yang gagal membayar hak pesangon pekerja saat terjadi PHK akibat lalai menyetorkan iuran cadangan pesangon.
"Pengusaha yang tidak membayar pesangon, pidana 4 tahun. Lihat aja undang-undang yang baru. Akibat dia tidak membayar cadangan pesangon kemudian terjadilah ketidakmampuan membayar pesangon ketika terjadi PHK, padahal iuran dia enggak bayar, kena lagi dia pidana," tuturnya.
Bagi pelaku usaha, skema iuran ini menuntut pencadangan biaya secara berkala dalam laporan keuangan, bukan lagi pengeluaran dadakan saat efisiensi. Perusahaan dengan struktur upah manajerial tinggi berpotensi paling diuntungkan jika usulan ceiling wages tiga kali PTKP diadopsi dalam PP nanti.
Sementara bagi pekerja formal, kepastian dana pesangon mengurangi risiko kehilangan hak saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Implementasi penuh kebijakan menunggu terbitnya PP yang akan menentukan lembaga pengelola dan formula iuran final.