JEMBRANA — Keputusan penolakan diambil melalui paruman atau rapat desa adat yang digelar Senin (9/11/2026). Rapat itu dihadiri sekitar 15 peserta dari unsur prajuru, Kertha Desa, Saba Desa, pacalang, kelian adat, hingga perwakilan krama Desa Adat Gilimanuk.
Hasil paruman dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani Bendesa Adat Gilimanuk, I Nengah Naya. Surat dialamatkan ke Kepala Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ketapang.
Naya menyebut penolakan berangkat dari pertimbangan menjaga keberadaan dan kelestarian kawasan pelaba Pura Segara. Kawasan itu dinilai punya nilai penting bagi masyarakat adat setempat.
Persoalan lain yang disorot adalah kondisi tanggul penahan abrasi di sekitar pura. Tanggul itu kini mengalami pengikisan dan kerusakan.
"Kami khawatir tanggul pura makin rusak dan mengancam bangunan lain, di sana ada wantilan dan lainnya," jelas Naya.
Kerusakan tanggul tidak hanya dipicu faktor alam. Naya menduga aktivitas kapal yang bersandar terlalu dekat dengan kawasan pura turut memperburuk kondisi tersebut.
Dugaan itu menjadi salah satu dasar Desa Adat Gilimanuk menolak rencana perluasan dermaga LCM. Penolakan menyasar dua hal sekaligus: pemanfaatan lahan pelaba dan dampak aktivitas kapal terhadap tanggul penahan abrasi.
Surat tertanggal 10 November 2026 itu menjadi sikap resmi Desa Adat Gilimanuk di atas kertas. Isinya merujuk hasil paruman sehari sebelumnya sebagai dasar keputusan.
Dengan surat itu, Desa Adat Gilimanuk meminta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ketapang meninjau ulang rencana perluasan dermaga LCM di kawasan Pelabuhan Gilimanuk.