BADUNG — Sebanyak 15 warga Malaysia diamankan dalam operasi pengawasan pada 22 Oktober 2026 karena memakai izin tinggal untuk menjalankan usaha pinjaman daring. Mereka dipulangkan dalam dua gelombang: tujuh orang pada Kamis (5/11/2026) dan delapan orang pada Jumat (6/11/2026) lewat penerbangan AK375 tujuan Kuala Lumpur.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Novyandri, menyebut status izin tinggal para pelaku sebelumnya.
“Sebelumnya mereka merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (Multiple Entry) indeks D1,” ungkap Novyandri.
Selama 31 Oktober hingga 6 November 2026, Imigrasi Ngurah Rai total mendeportasi 19 WNA. Empat orang di luar kelompok Malaysia berasal dari Rusia, Australia, dan Inggris.
Dua warga Rusia berinisial ET dan LK dipulangkan karena menyalahgunakan izin tinggal. ET membuka praktik di sebuah klinik kecantikan padahal memegang izin kunjungan beberapa kali perjalanan. LK, pemegang ITAS Remote Worker, mempromosikan vila lewat akun Telegram.
JWF, warga Australia, dideportasi pada Selasa (3/11/2026) setelah terlibat keributan dan menganiaya penghuni vila. PJL, warga Inggris, dipulangkan pada Sabtu (31/10/2026) karena tinggal 65 hari melebihi masa izin.
Kantor Imigrasi Denpasar menindak tujuh WNA pada 5–8 November 2026. Lima di antaranya dikirim pulang ke negara asal atau negara tujuan perjalanan mereka.
BDC (32), warga Nigeria, dan CYA (31), warga Ghana, dipindahkan ke Rudenim Denpasar pada Jumat (6/11/2026). Keduanya melanggar ketentuan izin tinggal.
BDC telah melebihi masa izin 120 hari, sedangkan CYA 54 hari.
Kepala Kantor Imigrasi Denpasar, R. Haryo Sakti, menegaskan bahwa setiap orang asing di Indonesia wajib menaati seluruh peraturan perundang-undangan. Ia menyatakan penegakan hukum keimigrasian akan terus berjalan konsisten terhadap pelanggar.
Imigrasi Bali memperkuat pengawasan agar kegiatan orang asing di Pulau Dewata tetap bermanfaat dan tidak melanggar aturan. Langkah ini sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, soal pengawasan optimal dan penegakan hukum yang berkeadilan.