BALI — Pemerintah membuka opsi menambah kuota Pertalite 2026 setelah konsumsi BBM RON 90 itu melonjak akibat peralihan pengguna Pertamax. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut penyesuaian kuota akan diputuskan lewat kajian pada akhir bulan ini.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai lonjakan konsumsi Pertalite tidak terlepas dari perpindahan sebagian konsumen dari Pertamax yang beroktan 92 ke bahan bakar bersubsidi beroktan 90. Peralihan itu membuat tekanan pada kuota Pertalite tahun depan makin besar, di tengah APBN 2026 yang justru memangkas jatah subsidi jenis BBM tersebut.
Bahlil Lahadalia, yang menjabat Menteri ESDM sekaligus Menteri Hilirisasi dan Transisi Energi, menyatakan penambahan kuota menjadi konsekuensi logis dari pergeseran pola konsumsi masyarakat. Kajian internal akan menentukan besaran tambahan yang dibutuhkan.
"Saya akan melakukan exercise nanti di akhir bulan ini ya. Tapi memang ada terjadi peningkatan dibandingkan dengan 2025 ya. Ada kenaikan, karena ada kenaikan pasti akan terjadi penambahan kuota karena ada shifting kan, ada shifting dari RON 92 ke RON 90. Sebagian ada shifting, karena ada shifting pasti kita akan melakukan penyesuaian," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (23/10).
Dalam APBN 2026, kuota Pertalite ditetapkan 29.267.947 kiloliter (KL). Angka itu turun 6,28 persen dibanding kuota 2025 yang mencapai 31.230.017 KL.
Penurunan jatah tersebut bertolak belakang dengan realitas lapangan. Konsumsi yang meningkat membuat pemerintah harus mencari ruang fiskal tambahan jika opsi penambahan kuota diambil. Keputusan akhirnya bergantung pada hasil kajian akhir Oktober.
Sejauh ini belum ada angka resmi berapa tambahan kuota yang disiapkan. Pemerintah juga belum memerinci apakah penambahan akan diambil dari realokasi anggaran subsidi atau melalui mekanisme lain di APBN.
Lonjakan konsumsi berbarengan dengan gangguan layanan BBM di sejumlah daerah. Ombudsman RI pada pertengahan Oktober melaporkan masalah pelayanan BBM di 11 provinsi: Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat.
Di Sumatra Barat, waktu tunggu pengisian BBM dilaporkan mencapai dua hingga tiga jam. Antrean Pertalite di sejumlah lokasi Sulawesi Utara membentang 300–500 meter. Ombudsman juga menerima laporan kekosongan stok Pertalite maupun Solar di sejumlah SPBU.
Fenomena antrean ini menjadi sinyal bahwa pasokan di lapangan belum sepenuhnya mengikuti permintaan. Tanpa penyesuaian kuota, risiko gangguan serupa berpotensi berulang, terutama di wilayah dengan ketergantungan tinggi pada BBM bersubsidi.
Bagi konsumen, penambahan kuota berarti pasokan Pertalite lebih longgar dan antrean di SPBU berpeluang memendek. Bagi pemerintah, keputusan itu menambah beban belanja subsidi di tengah ruang fiskal yang terbatas.
Pemerintah menghadapi pilihan sulit: menahan kuota demi disiplin anggaran, atau menambah pasokan demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas layanan energi. Sinyal dari Bahlil menunjukkan opsi kedua sedang dipertimbangkan, dengan skema penyesuaian yang menunggu hasil exercise akhir bulan.
Kepastian besaran tambahan kuota Pertalite 2026 akan menjadi penanda arah kebijakan subsidi energi tahun depan, sekaligus ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan tekanan konsumsi, pasokan, dan anggaran.