DENPASAR — Layanan bus Trans Metro Dewata (TMD) di Bali kembali berada di ujung tanduk. Pendanaan dari Pemerintah Kota Denpasar, yang selama ini menjadi salah satu kontributor terbesar, dikabarkan akan dipangkas. Ancaman ini memicu kekhawatiran akan terulangnya penghentian operasional seperti yang terjadi pada Januari hingga April 2025 lalu.
Dyah Rooslina dari Forum Diskusi Transportasi Bali (FDTB) mengaku was-was setiap tahunnya menghadapi nasib TMD. Sejak awal tahun 2025, kelangsungan angkutan umum andalan warga Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) ini memang tak pernah menentu.
TMD pertama kali hadir pada 2020 sebagai solusi kemacetan di kawasan Sarbagita. Program yang merupakan bagian dari Teman Bus Kementerian Perhubungan ini sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, subsidi APBN resmi dihentikan pada 31 Desember 2024. Imbasnya, TMD lumpuh total dari Januari hingga April 2025. Masyarakat yang terdampak, terutama pekerja harian, saat itu mengadvokasi pemerintah agar mengalokasikan dana untuk transportasi umum di Bali.
Layanan TMD baru kembali beroperasi pada 20 April 2025. Kini, pembiayaannya ditopang skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan komposisi 30 persen dari Pemprov Bali dan 70 persen dari kabupaten/kota.
Pemkab Badung dan Pemkot Denpasar menjadi dua wilayah yang memberikan pembiayaan paling besar. Hal ini wajar karena kedua daerah tersebut memiliki lintasan TMD paling banyak dibandingkan Gianyar dan Tabanan. Kini, komitmen dari salah satu penyumbang utama justru dipertaruhkan.
“Dia memiliki pendapatan Rp3 juta sebulan. Ketika ada Trans Metro Dewata, dia cuma mengeluarkan Rp230.000 – Rp250.000 untuk transportasi. Begitu TMD berhenti, dia harus mengeluarkan Rp2,3 juta,” ujar Dyah Rooslina mencontohkan salah satu keluhan pekerja di Ubud yang sempat ia advokasi.
Di balik polemik anggaran ini, data menunjukkan persoalan transportasi di Bali jauh lebih dalam. World Resources Institute (WRI) Indonesia mencatat masyarakat Bali masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi. Pada 2024, jumlah kendaraan terdaftar di Pulau Dewata mencapai lebih dari 5,2 juta unit, sementara jumlah penduduknya hanya 4,43 juta jiwa.
Tingginya angka kendaraan ini berbanding lurus dengan tingginya angka kecelakaan. Analisis WRI Indonesia dari data Polda Bali dan Jasaraharja mengungkapkan, 1 dari 4 kecelakaan di Bali terjadi di Denpasar. Selama 2022-2024, kecelakaan di Denpasar meningkat hampir 2,5 kali lipat.
Dampaknya tak hanya dirasakan warga lokal, tetapi juga wisatawan. Bali yang menjadi destinasi utama pelancong justru tidak menyediakan akses transportasi umum yang memadai di kawasan ramai seperti Canggu dan Ubud. Wisatawan yang datang hanya punya satu pilihan: menyewa kendaraan pribadi.
Kemacetan parah bahkan memicu kejenuhan pariwisata. Dalam salah satu konten TikTok, seorang wisatawan mengeluh, “I’ll never