DENPASAR — Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, menyebut musibah banjir 10 September 2025 sebagai yang terparah dalam satu dekade terakhir. Selain menewaskan 18 orang, bencana ini juga menyebabkan 6.309 kepala keluarga terdampak dan 520 fasilitas umum mengalami kerusakan.
Data BPBD mencatat tiga jembatan putus, 23 ruas jalan rusak, 82 tembok penyengker jebol, serta 194 rumah rusak akibat terjangan banjir. Bencana ini sekaligus menepis gambaran Bali yang selama ini kerap ditampilkan sebagai pulau yang harmonis dengan alamnya.
Dampak ekonomi dari banjir tersebut sangat besar. BPBD Bali menaksir total kerugian mencapai Rp28,9 miliar, belum termasuk biaya pemulihan infrastruktur yang rusak di sejumlah kabupaten/kota.
Ribuan warga yang rumahnya terendam harus menunggu proses normalisasi dan bantuan dari pemerintah. Sebagian pengungsi masih bertahan di balai desa dan rumah kerabat karena rumah mereka rusak berat.
Kementerian Pekerjaan Umum dalam laman resminya menjelaskan banjir dipicu intensitas hujan sangat tinggi dengan curah hujan mencapai 245,5 milimeter per hari berdasarkan data BMKG. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida, Gunawan Suntoro, bahkan mencatat curah hujan di Pos Klimatologi Penatih mencapai 493 milimeter, jauh melampaui kondisi normal.
Namun, Field Organizer 350 Indonesia, Suriadi Darmoko, menilai hujan ekstrem tidak cukup untuk menerangkan besarnya dampak bencana ini. Ia menyebut ada dua faktor pemicu utama yang saling berkaitan.
"Banjir 10 September akarnya ada dua, satu hujan ekstrem, yang kedua alih fungsi lahan masif. Dan hujan ekstrem trigger-nya adalah perubahan iklim," kata Sudarmoko saat diwawancarai pada (27/07/2026).
Sudarmoko menjelaskan bahwa pembangunan eksploitatif yang menyebabkan alih fungsi lahan skala besar menjadi salah satu pemicu perubahan iklim dan banjir di Bali. Ia menyebut sejumlah faktor antropogenik atau faktor buatan manusia yang memperparah bencana.
Faktor-faktor tersebut meliputi tata kelola yang buruk, kebijakan lingkungan yang buruk, serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang buruk. Kondisi ini dinilai kontras dengan narasi pariwisata berkelanjutan yang kerap digaungkan pemerintah.
Selama ini gambaran elok dan ciamik lebih banyak disuguhkan ketimbang kabar tentang alih fungsi lahan dan aktivitas pembangunan yang mengorbankan lingkungan. Kesadaran bahwa wajah alam sudah banyak diubah menjadi hal yang sering luput dibahas.
Banjir besar ini disebut-sebut sebagai alarm bahwa alam tidak sedang baik-baik saja. Filosofi Tri Hita Karana yang menjaga harmonisasi manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama manusia pun diuji oleh kenyataan di lapangan.
Pemerintah daerah di Bali kini dihadapkan pada pekerjaan rumah besar untuk menata ulang kebijakan tata ruang dan mitigasi bencana agar musibah serupa tidak terulang di masa mendatang.