Koster memaparkan, sepanjang 2025 Bali mencatat total 16,3 juta kunjungan wisatawan—terdiri dari lebih 7 juta wisatawan mancanegara dan sekitar 9,3 juta wisatawan domestik. Angka itu hampir empat kali lipat jumlah penduduk Bali dan berkontribusi 45,8 persen terhadap total kunjungan wisman nasional. Perputaran ekonomi dari sektor pariwisata mencapai Rp176 triliun dan menopang pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,82 persen.
“Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan,” ujar Koster dalam paparannya.
Di balik angka positif itu, Koster mengakui sejumlah tantangan mengemuka. Alih fungsi lahan terus terjadi, volume sampah meningkat, tekanan terhadap ketersediaan air bersih semakin nyata, dan kerusakan ekosistem mulai terlihat. Kemacetan akibat keterbatasan infrastruktur pun menjadi keluhan warga dan wisatawan. Selain itu, pelanggaran hukum oleh wisatawan asing dan praktik usaha ilegal turut menjadi perhatian pemda.
Untuk menjawab persoalan itu, Pemprov Bali menjalankan sejumlah program strategis. Mulai dari pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Kabupaten Karangasem dan Jembrana, penguatan ketahanan energi, hingga percepatan infrastruktur transportasi darat dan laut. Koster menekankan pentingnya pengembangan konektivitas, termasuk jalur logistik laut dan pelabuhan terintegrasi, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.
“Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali,” tegasnya.
Menko AHY menegaskan, pembangunan Bali membutuhkan kolaborasi erat lintas kementerian, lembaga, BUMN, dan pemda. Ia memastikan hasil rapat koordinasi akan ditindaklanjuti melalui evaluasi berkala agar program tetap berjalan sesuai target.
“Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” kata AHY.
Pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Sejumlah program yang disiapkan meliputi pengembangan transportasi massal, layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar, studi kelayakan transportasi laut pesisir Bali Selatan, pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengembangan kawasan berbasis budaya.
Pemda juga didorong memperkuat pengelolaan sampah berbasis sumber, meningkatkan penegakan hukum lingkungan, menyelaraskan tata ruang dengan kebijakan nasional, serta mengendalikan alih fungsi lahan. “Perbedaan pandangan harus bersifat konstruktif demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat,” ujar AHY.
Rakor itu dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, serta jajaran kementerian, lembaga, dan pemda terkait.