BALI — Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan langkah antisipatif terhadap ancaman bencana harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari penguatan infrastruktur, optimalisasi teknologi, hingga kesiapsiagaan masyarakat.
"Langkah antisipatif terhadap ancaman bencana di tanah air harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari penguatan infrastruktur, optimalisasi teknologi, hingga kesiapsiagaan masyarakat," kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, dalam diskusi daring bertema Peningkatan Aktivitas Seismik di Pasifik, Rabu (15/7).
Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengungkapkan sumber gempa di Indonesia berasal dari subduksi lempeng atau Megatrust dan sesar aktif. Terdapat 14 segmen megatrust yang berpotensi memicu gempa di atas magnitudo 8,5.
"Dampak dari gempa itu dapat berupa longsor, likuifaksi, tsunami, runtuhan batu, dan efek ikutan lainnya yang dapat menimbulkan korban jiwa," ujar Wijayanto.
Peneliti Senior Bidang Tsunami BRIN Widjo Kongko menambahkan, 60 persen tsunami dipicu gempa tektonik dan 22 persen akibat gempa vulkanik. Sepanjang 300 tahun terakhir, tercatat 13 tsunami besar di Samudera Pasifik yang berdampak ke Indonesia.
Indonesia telah memiliki Ina TEWS sejak 11 November 2008, sistem yang mampu memberi peringatan tsunami kurang dari tiga menit. Namun, Widjo mengingatkan 60 persen kota di Indonesia berada di pesisir yang rawan tsunami, termasuk PLTU, kawasan industri, dan pariwisata.
"Pemahaman masyarakat akan bahaya dan risiko, serta sistem peringatan dini yang tangguh harus menjadi perhatian serius semua pihak," tegas Widjo.
Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB Maryanto menyebut logistik sebagai elemen krusial dalam penanggulangan bencana. Dampak gempa kerap merusak infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyaluran bantuan.
Maryanto menjelaskan koordinasi di lapangan sangat penting. Hambatan birokrasi dan ego sektoral sering menjadi tantangan saat penanganan darurat.
"Membangun kesiapsiagaan daerah dan masyarakat sangat penting untuk diwujudkan dalam mengantisipasi dampak bencana di tanah air," ujar Maryanto.
Direktur Yayasan Skala Indonesia Tri Nirmala Ningrum menilai Indonesia sebenarnya tidak kekurangan pengetahuan dan sistem monitoring bencana. Namun, modal pengetahuan itu harus diterjemahkan ke aksi nyata di tingkat komunitas.
Wakil Ketua MPR Rerie mendorong kolaborasi lintas sektor diperkuat. Aktivitas seismik yang terus terjadi, menurutnya, harus diantisipasi dengan mekanisme ketahanan adaptif masyarakat.