DENPASAR — Angka 60 persen lulusan SMP di Bali yang kini memilih SMK bukan sekadar statistik. Ini adalah pergeseran pola pikir generasi muda yang semakin realistis melihat peluang kerja dan kewirausahaan. Namun, di balik tren positif ini, Disdikpora Provinsi Bali meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran administrasi di tingkat sekolah.
I Wayan Suwira mengungkapkan, animo tinggi terhadap SMK tidak boleh membuat kepala sekolah mengorbankan aturan teknis. Regulasi menetapkan batas maksimal satu rombongan belajar (rombel) sebanyak 36 siswa. Jumlah total rombel dalam satu satuan pendidikan juga dibatasi maksimal 72 rombel, tergantung program keahlian yang dimiliki.
Kepala sekolah yang nekat menerima siswa melebihi kapasitas standar akan berhadapan dengan sistem dapodik yang terintegrasi secara nasional. Sistem ini dirancang untuk langsung mengunci data sekolah begitu ambang batas terlampaui.
"Sekarang sistemnya sudah terintegrasi dan terbaca di pusat. Jadi, kepala SMK atau sekolah apa pun tidak boleh main-main lagi. Ikuti standar pengelolaannya," tegas Suwira di Denpasar, Senin (13/7).
Konsekuensi dari penguncian sistem ini tidak main-main. Sekolah akan kesulitan mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Proses penerbitan ijazah siswa terhambat. Tunjangan profesi guru berpotensi tidak cair karena jam mengajar dianggap tidak valid. Lebih jauh, hal ini bisa berujung pada pencopotan kepala sekolah dari jabatannya.
Data Disdikpora Bali menunjukkan dominasi SMK dibanding SMA mencapai 60 persen. I Wayan Suwira menilai fenomena ini sebagai buah dari kesadaran siswa akan bonus demografi yang diprediksi mencapai puncaknya pada 2030 hingga 2035.
"Anak-anak kita sekarang sangat jeli. Mereka berpikir realistis setelah tamat mau ke mana. SMK punya jargon yang jelas: bisa bekerja, melanjutkan studi, atau berwirausaha. Bahkan, mereka bisa kuliah sambil bekerja," ujarnya.
Meski demikian, tingginya peminat tidak serta merta membuat semua sekolah kebanjiran pendaftar secara ilegal. Suwira mengklaim, sejauh ini belum ada temuan pelanggaran kuota di Bali. Sekolah yang sebelumnya tercatat kelebihan muatan telah diberikan masa transisi selama tiga tahun untuk menyesuaikan diri hingga kapasitasnya kembali normal.
Pelanggaran terhadap aturan kuota kelas tidak hanya berdampak pada masalah administratif. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu kualitas pembelajaran karena ruang kelas yang terlalu padat. Reputasi sekolah di mata orang tua dan dunia industri juga bisa tercoreng.
Disdikpora Bali mengimbau para orang tua untuk tetap memantau proses pendaftaran dan memastikan anak mereka terdaftar di sekolah yang patuh regulasi. Pihaknya juga membuka saluran pengaduan jika menemukan indikasi pelanggaran kuota di SMK mana pun di wilayah Bali.