BALI — Peringatan keras disampaikan oleh Ketua Umum Pusat Studi Energi Terbarukan Indonesia (ICRES), Surya Darma. Ia menilai langkah Indonesia menggandeng India untuk proyek PLTS skala besar dan reaktor nuklir justru bisa menjadi bumerang.
“Pertanyaan besar pun muncul: apakah ini langkah visioner, atau justru bentuk kepasrahan atas mandeknya inovasi energi domestik?” ujar Surya Darma kepada Dunia Energi, Kamis (9/7/2026).
Menurut Surya, tanpa adanya kewajiban pembangunan pabrik manufaktur di dalam negeri, kontrak kerja sama ini hanya akan menguntungkan korporasi besar asing. Indonesia, yang saat ini belum memiliki industri pengolahan uranium mandiri, akan terjebak dalam rantai pasok impor bahan bakar nuklir dan komponen panel surya.
“Tanpa kesiapan industri hulu di dalam negeri, Indonesia hanya akan berpindah dari ketergantungan terhadap komoditas fosil ke ketergantungan teknologi dan komponen impor dari India,” tegasnya.
Kritik paling tajam diarahkan pada kebijakan domestik yang dinilai kontradiktif. Di satu sisi pemerintah mengundang investor India membangun PLTS raksasa, di sisi lain regulasi untuk PLTS Atap—yang seharusnya menjadi tulang punggung kemandirian energi rakyat—justru diperketat.
Penghapusan sistem insentif net-metering dan pembatasan kuota ketat disebut Surya sebagai “hambatan buatan” yang mengebiri minat masyarakat dan pelaku industri lokal. “Mengundang India untuk membangun PLTS skala besar terasa kontradiktif jika hambatan regulasi di tingkat lokal belum dibenahi,” ujarnya.
Selain soal PLTS, pengembangan nuklir di Indonesia juga dianggap sebagai pertaruhan besar. Letak geografis Indonesia yang berada di jalur Ring of Fire dengan risiko gempa dan tsunami tinggi membuat investasi reaktor skala besar sangat berisiko.
Surya mempertanyakan logika pendanaan proyek padat modal tersebut. “Investasi nuklir sangat padat modal. Mengapa Indonesia harus mendanai teknologi berisiko tinggi ini sementara potensi energi terbarukan lokal seperti panas bumi, hidro, angin dan surya yang melimpah justru belum dioptimalkan?” katanya.
Agar kerja sama ini tidak sekadar menjadi gimmick politik, pemerintah didesak untuk menerapkan syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ketat. Kontrak harus mewajibkan pembangunan pabrik manufaktur di Indonesia, bukan sekadar pembelian unit.
Jika teknologi nuklir tetap dilanjutkan, fokus disarankan pada Small Modular Reactor (SMR) yang kapasitasnya lebih kecil dan lebih aman untuk wilayah kepulauan. Namun, langkah pertama yang paling mendesak adalah membenahi “sumbatan” birokrasi di dalam negeri: me