BALI — Kongres yang berlangsung di Gedung Balairung Jenderal Rudini itu memilih Fatoni secara aklamasi untuk memimpin IKAPTK periode 2025–2030. Pemilihan ini menjadi momen konsolidasi bagi para alumni IPDN yang tersebar di berbagai lini pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
Fatoni bukan nama baru di lingkaran birokrasi keuangan daerah. Sebagai Dirjen Keuda, ia mengelola anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Jabatan ini memberinya akses langsung pada dinamika fiskal antara pusat dan daerah.
IKAPTK sendiri merupakan wadah bagi ribuan alumni IPDN—sekolah kedinasan yang mencetak pamong praja. Organisasi ini kerap menjadi simpul komunikasi antarpejabat di kementerian, provinsi, hingga kabupaten/kota. Kepengurusan baru diharapkan bisa memperkuat jejaring itu.
Konaslub digelar setelah melalui proses musyawarah panjang di internal IKAPTK. Agenda utama selain pemilihan ketua umum adalah penyusunan program kerja lima tahun ke depan. Beberapa isu yang mengemuka di antaranya penguatan kualitas sumber daya aparatur dan sinergi kebijakan antara IPDN dengan pemerintah daerah.
“Kami ingin IKAPTK tidak sekadar organisasi seremonial, tapi menjadi mitra strategis pemerintah dalam reformasi birokrasi,” ujar Fatoni dalam sambutan usai terpilih, seperti dikutip dari siaran pers Kemendagri.
Fatoni menekankan pentingnya kontribusi nyata alumni IPDN di tengah tantangan fiskal daerah. Ia menyebut, tekanan anggaran akibat belanja wajib seperti gaji ASN dan pendidikan kerap membuat ruang fiskal daerah sempit. Alumni yang duduk sebagai sekretaris daerah atau kepala dinas keuangan, menurutnya, harus mampu menyusun prioritas belanja secara tepat.
“Jangan sampai kita hanya jadi penonton. Alumni IPDN harus hadir memberi solusi, terutama dalam pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel,” tambah Fatoni.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Trisno Sakti, menilai terpilihnya Dirjen Keuda sebagai ketua umum bisa menjadi sinyal penguatan hubungan pusat-daerah. “Ini potensi besar. Tapi tantangannya, bagaimana organisasi ini tidak terjebak pada politik balas jasa,” ujarnya saat dihubungi terpisah.
Sebelum menjabat Dirjen Keuda, Agus Fatoni pernah menduduki sejumlah posisi penting di lingkungan Kemendagri, termasuk sebagai Kepala Pusat Penerbitan dan Pengelolaan Data Kependudukan. Ia juga pernah menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri. Kariernya yang moncer di bidang keuangan daerah membuat namanya dikenal luas di kalangan birokrat dan kepala daerah.
IKAPTK kini menanti langkah konkret kepengurusan baru. Dengan modal jaringan dan posisi strategis Fatoni, organisasi ini diharapkan tak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga lokomotif perbaikan tata kelola pemerintahan dari akar rumput.