GIANYAR — Seluruh 131 pegawai di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar, Bali, kini diwajibkan mengikuti diklat dan uji sertifikasi kompetensi bidang komputer dan teknologi informasi. Kebijakan ini menjadikan BPN Gianyar sebagai kantor cabang BPN pertama di Indonesia yang menerapkan kewajiban tersebut bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungannya.
Kewajiban ini resmi berlaku setelah BPN Gianyar menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Komputer Siber Indonesia (AKSIBINDO) pada Senin (18/5/2026). MoU ditandatangani langsung oleh Kepala BPN Gianyar Bali Gusti Putu Darma Astika dan Ketua DPD AKSIBINDO Provinsi Bali Dr. Toto Nurasto, serta disaksikan oleh Ketua DPP AKSIBINDO Komang Purnama.
Kepala BPN Gianyar Bali Gusti Putu Darma Astika menegaskan bahwa seluruh pegawainya memang sudah mampu mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi informasi lainnya. Namun, ia menyoroti bahwa kompetensi tersebut belum pernah diukur secara formal melalui sertifikasi resmi.
“Cuman, kompetensinya yang belum pernah kelihatan. Sertifikat kompetensi bidang komputer banyak yang belum memilikinya. Mungkin sebagian saja, itu pun hanya word, doc., Excel dan seterusnya,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini BPN di daerah hanya berperan sebagai pengguna (user) dari aplikasi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) yang telah disiapkan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai belum cukup untuk menjamin kualitas SDM di era digital.
Dari total 131 pegawai di Kantor BPN Gianyar, sebanyak 61 orang berstatus PNS dan sisanya adalah PPPK. Seluruhnya diwajibkan mengikuti program diklat sertifikasi yang akan digelar oleh tim dari AKSIBINDO.
“Semuanya saya wajibkan ikut Diklat Sertifikasi Kompetensi di bidang komputer dan teknologi informasi. Ini sama seperti orang yang menyetir kendaraan, maka dia harus memiliki SIM,” tegas Gusti Putu.
Setelah menjalani pelatihan, para pegawai akan diuji oleh tim asesor yang berbeda untuk memastikan objektivitas hasil penilaian.
Ketua DPP AKSIBINDO Komang Purnama menambahkan bahwa sertifikasi kompetensi bukan sekadar formalitas, melainkan bukti tanggung jawab moral seorang pegawai terhadap pekerjaannya.
“Sertifikasi kompetensi bidang komputer dan teknologi informasi itu membuktikan bahwa kita memiliki tanggung jawab moral terhadap apa yang kita kerjakan, apakah kita masih berkompeten mengoperasikannya atau tidak,” ujarnya.
Program ini disebut sebagai langkah awal yang kuat untuk pengembangan SDM di lingkungan BPN Gianyar. Kerja sama dengan AKSIBINDO diharapkan terus berlanjut untuk peningkatan kualitas pegawai ke depannya.