DENPASAR — Koster menegaskan bahwa perbedaan latar belakang partai politik tidak menghalangi perhatian pemerintah pusat terhadap Pulau Dewata. Ia menyebut Presiden Prabowo menilai kebutuhan pembangunan Bali secara objektif, bukan berdasarkan afiliasi politik.
Pernyataan itu muncul di hadapan pimpinan dan anggota dewan dalam forum paripurna. Koster mengaku sempat ragu apakah posisinya sebagai gubernur dari partai di luar koalisi pemerintah akan memengaruhi aliran dukungan ke Bali.
"Dulu orang mikirnya ini… wah, Pak Gubernur ini bisa nggak ke Pusat? Ya… Bapak Presiden orangnya baik ternyata. Biar saya Gubernur-nya bukan dari partai yang sama, tetap juga diurus, karena beliau itu objektif melihatnya untuk bangsa," ujar Koster, disambut tepuk tangan peserta sidang.
Bali Jadi Daerah Pertama Penerima PSN PLTS Skala Raksasa
Bentuk perhatian pemerintah pusat itu diwujudkan lewat penetapan Bali sebagai wilayah pertama di Indonesia yang menerima alokasi Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Kapasitas proyek ditargetkan minimum 1.000 MW hingga 1.500 MW.
"PLTS 1.000 MW sedang proses perizinan sekarang. Bali yang pertama dipikirkan oleh Bapak Presiden," kata Koster.
Proyek energi terbarukan ini menyasar dua kabupaten sebagai lokasi utama. Di Jembrana, perizinan lahan seluas 340 hingga 350 hektare tengah berjalan. Sementara di Buleleng, lahan seluas 350 hingga 700 hektare masih dalam tahap pemetaan.
Pemprov Bali optimistis total ketersediaan lahan dapat menembus lebih dari 1.000 hektare. Koster menyatakan akan memimpin langsung seluruh proses perizinan dan pembebasan lahan yang melibatkan lintas kementerian, termasuk Kementerian Kehutanan RI dan Kementerian ESDM RI.
"Saya pantau langsung, saya pimpin langsung, kalau yang ini saya gak lepas," tegasnya.
Cadangan Listrik Bali Tipis, Beban Puncak Capai 1.300 MW
Percepatan proyek PLTS ini dinilai mendesak karena cadangan daya listrik di Bali berada di kondisi tipis. Beban puncak kebutuhan listrik telah menyentuh 1.300 MW, sedangkan total pasokan yang tersedia hanya 1.450 MW.
Selisih itu menyisakan ruang cadangan yang sempit untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, terutama saat musim ramai kunjungan wisatawan. Kehadiran PLTS berkapasitas 1.000 hingga 1.500 MW disebut menjadi kunci mewujudkan Bali Mandiri Energi berbasis energi bersih.
Koster juga mengungkap arahan Menteri ESDM kepada Direktur Utama PLN untuk wilayah Bali agar tidak membatasi plafon proyek di angka 1.000 MW. Jika Pemprov Bali mampu menyiapkan lahan lebih luas, alokasi dapat dinaikkan hingga 1.500 MW.
"Bahkan Pak Menteri ESDM memerintahkan kepada Dirut PLN untuk Bali, karena gubernur kerjanya cepat jangan dipatok di atas 1.000 MW. Kalau Pak Gubernur bisa menyiapkan lahan lebih dari 1.000, berikan 1.500 MW," pungkas Koster mengutip arahan pusat.
