Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Badung, Bali, memperkuat peran kader di tingkat dasawisma untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang sadar dan tertib administrasi kependudukan (adminduk). Ketua TP PKK Badung, Rasniathi Adi Arnawa, menyebut kader sebagai mitra strategis pemerintah yang bersentuhan langsung dengan aktivitas rumah tangga sehari-hari.
BADUNG — Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Rasniathi Adi Arnawa, menegaskan komitmennya bersama pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi di wilayahnya. Pernyataan itu disampaikannya dalam keterangan yang diterima di Mangupura, Senin.
Menurut Rasniathi, keberadaan kader PKK sangat krusial dalam kepentingan administrasi kependudukan. Jaringan yang kuat hingga tingkat dasawisma menjadi instrumen paling efektif untuk melakukan deteksi dini terhadap warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.
Jejaring Dasawisma Jadi Instrumen Deteksi Dini
Kader PKK dinilai memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan aktivitas rumah tangga sehari-hari. Hal ini menjadikan mereka ujung tombak dalam mengedukasi keluarga secara langsung mengenai pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan.
"Kami memiliki jejaring yang kuat hingga tingkat dasawisma. Peran ini sangat strategis untuk mengedukasi keluarga secara langsung," kata Rasniathi Adi Arnawa.
Studi Komparasi ke Yogyakarta: Bongkar Praktik Terbaik Pelayanan Adminduk
Untuk memperdalam tata kelola adminduk, TP PKK Badung melakukan studi komparasi ke Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemilihan Yogyakarta sebagai lokus didasarkan pada rekam jejak wilayah tersebut yang dinilai sangat progresif dalam melahirkan berbagai terobosan pelayanan adminduk.
Kegiatan tersebut menjadi peluang berharga bagi Kabupaten Badung untuk membedah praktik terbaik dan melihat langsung inovasi pelayanan dari hulu ke hilir. "Kami juga mengadopsi strategi pemberdayaan kader yang efektif dalam membangun ekosistem masyarakat sadar adminduk," ujarnya.
Integrasi Program PKK dan Disdukcapil untuk Percepatan Digitalisasi
Studi komparasi itu juga mempertegas komitmen bersama dalam mengintegrasikan program kerja PKK dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Fokus utamanya meliputi perluasan jangkauan sosialisasi, percepatan perekaman data, hingga akselerasi migrasi menuju digitalisasi dokumen kependudukan.
"Fokus utamanya meliputi perluasan jangkauan sosialisasi, percepatan perekaman data, hingga akselerasi migrasi menuju digitalisasi dokumen kependudukan demi mewujudkan kesejahteraan keluarga yang merata," kata Rasniathi Adi Arnawa.
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara kader PKK dan pemerintah dalam memastikan setiap keluarga di Badung memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan valid.
