7 Provinsi Sudah Tetapkan UMP 2027, Jakarta Tertinggi

Penulis: Ivan Setiawan  •  Sabtu, 21 November 2026 | 16:56:01 WIB
Gubernur DKI Jakarta menandatangani Keputusan Gubernur tentang UMP 2027 sebesar Rp6.136.941, tertinggi di antara tujuh provinsi yang telah menetapkan.

BALI — Tujuh pemerintah provinsi sudah mengumumkan besaran upah minimum 2027 sebelum tenggat 21 November 2026. DKI Jakarta memimpin dengan nominal Rp6.136.941, sementara Kepulauan Riau mencatat kenaikan persentase terbesar. Buat pekerja, daftar ini jadi acuan awal menyusun rencana keuangan tahun depan.

Penetapan upah minimum provinsi tahun depan mulai rampung di sejumlah daerah. Per Sabtu (21/11/2026), tujuh provinsi telah merilis angka resmi UMP 2027, lengkap dengan besaran kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

1. DKI Jakarta

Jakarta mencatat UMP tertinggi di antara tujuh provinsi, yakni Rp6.136.941. Gubernur Pramono Anung menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP 2027 pada Jumat (20/11/2026).

Kenaikannya mencapai Rp407.065 dari posisi tahun sebelumnya Rp5.729.876. Persentase kenaikan tahun ini juga lebih tinggi dibanding UMP 2026 yang sebesar 6,1 persen.

2. Kepulauan Riau

Kepulauan Riau menorehkan persentase kenaikan terbesar di antara tujuh daerah, yaitu 9,02 persen. Dalam nominal, kenaikannya setara Rp349.836.

3. Nusa Tenggara Timur

NTT menjadi daerah dengan UMP terendah dalam daftar ini, yakni Rp2.602.441. Persentase kenaikannya juga paling kecil, 5,97 persen.

4. Provinsi Lain yang Sudah Menetapkan

Selain Jakarta, Kepulauan Riau, dan NTT, masih ada empat provinsi lain yang sudah mengumumkan UMP 2027. Rincian nominal dan kenaikannya dihimpun dari pengumuman resmi masing-masing pemerintah provinsi.

5. Batas Akhir Penetapan 21 November 2026

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut penetapan UMP 2027 paling lambat dilakukan pada 21 November 2026. Setelah itu, pemerintah daerah melanjutkan penetapan upah minimum sektoral dan kabupaten/kota.

Penetapan UMK sendiri paling lambat 25 November 2026.

6. Kemnaker Kirim Data Ekonomi ke Daerah

Kementerian Ketenagakerjaan mengirim surat edaran ke pemerintah daerah berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan. Data itu dipakai sebagai bahan pertimbangan menentukan besaran upah.

Bahan pendukung sudah disampaikan kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Data tersebut juga menjadi acuan pembahasan upah minimum sektoral dan perkiraan kebutuhan hidup layak (KHL).

7. Koordinasi Pusat dan Daerah

Kemnaker bersama Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan gubernur, bupati, wali kota, serta dinas terkait. Tujuannya memastikan proses penetapan berjalan sesuai jadwal yang ditentukan.

Pemerintah berharap seluruh tahapan penetapan upah minimum 2027 selesai tepat waktu.

Tujuh provinsi sudah punya angka pasti, tapi empat lainnya masih menunggu pengumuman resmi. Pantau terus update UMP 2027 di daerahmu sebelum menyusun anggaran tahun depan.

Reporter: Ivan Setiawan
Sumber: brilio.net This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top