BALI — Konservasi Indonesia memperluas model tambak udang berkelanjutan berbasis kawasan ke Situbondo dan Teluk Saleh, NTB, setelah mendampingi Banyuwangi sejak 2020. Perluasan mencakup area 11.000 hektare yang menggabungkan efisiensi tambak dengan restorasi mangrove, didukung hibah Walmart Foundation melalui Conservation International. Produksi udang di kawasan pendampingan naik 8,2 persen dari 18,1 ribu ton pada 2020 menjadi 19,6 ribu ton pada 2024.
Konservasi Indonesia (KI) memperluas transformasi sektor perikanan udang nasional melalui pendekatan berbasis kawasan atau yurisdiksi. Berangkat dari keberhasilan pendampingan di Kabupaten Banyuwangi sejak 2020, KI kini membawa tata kelola terpadu tersebut ke Situbondo dan Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat.
Pendampingan di Banyuwangi menjadi bukti awal bahwa efisiensi tambak bisa berjalan seiring upaya konservasi. Produksi udang di kawasan tersebut naik sekitar 8,2 persen, dari 18,1 ribu ton pada 2020 menjadi 19,6 ribu ton pada 2024.
Angka itu dibandingkan langsung oleh KI sebagai indikator keberhasilan model yang mereka kembangkan. Perluasan ke dua wilayah baru merupakan bagian dari pengembangan model tata kelola berkelanjutan yang mencakup area seluas 11.000 hektare.
Pendekatan yang dibawa KI menggabungkan peningkatan efisiensi tambak udang dengan upaya restorasi mangrove. Di Teluk Saleh, pendekatan serupa tengah diuji melalui integrasi kegiatan akuakultur dan pertanian.
Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany menyebut pendekatan yurisdiksi sebagai kunci mendongkrak ekonomi masyarakat pesisir. Perluasan ini dijalankan bersama Conservation International sebagai mitra global dengan dukungan hibah dari Walmart Foundation.
"Pengelolaan akuakultur yang berkelanjutan bukan hanya soal menjaga alam, tetapi juga membuka potensi ekonomi yang luar biasa. Jika dibandingkan dengan volume 18,1 ribu ton pada 2020, pencapaian 19,6 ribu ton di 2024 menunjukkan tren positif dengan kenaikan sekitar 8,2 persen," kata Meizani dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11).
Meizani menegaskan kenaikan produksi membuktikan efisiensi tambak berhasil, namun perlu diimbangi penguatan standar keberlanjutan. Manfaat ekonominya, menurut dia, tidak berhenti pada angka produksi.
Tata kelola terpadu di Banyuwangi dan Situbondo diproyeksikan mendorong efisiensi produksi dan jaminan pasar. Target akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan petambak hingga pembukaan lapangan pekerjaan di wilayah sekitar.
Persoalan kesejahteraan ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai Tukar Nelayan (NTN) nasional pada September 2026 berada di angka 108,85, turun 0,17 persen dari bulan sebelumnya karena biaya yang dibayar nelayan naik lebih cepat dari harga yang mereka terima.
Bagi petambak udang, kesejahteraan tercermin dalam Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan (NTPi). Di Jawa Timur, indeks tersebut tercatat 818,79 pada periode yang sama. Lewat efisiensi tambak dan akses pasar yang lebih baik, KI menargetkan program ini ikut memperkuat pendapatan petambak.
Senior Director Blue Foods CI Dane Klinger menyoroti penguatan tata kelola di tingkat lokal dengan tujuan konservasi yang lebih luas. Tahap lanjutan ini, ujarnya, memperkuat kepemilikan lokal dan memperluas model ke wilayah baru.
CI juga mengeksplorasi bagaimana produksi komoditas yang bertanggung jawab dapat mendukung tujuan konservasi dan restorasi yang lebih luas. Pendekatan ini menempatkan petambak sebagai pemegang peran, bukan sekadar objek program.
"Tahap selanjutnya ini memperkuat kepemilikan lokal, memperluas model tersebut ke wilayah baru, serta mengeksplorasi bagaimana produksi komoditas yang bertanggung jawab dapat mendukung tujuan konservasi dan restorasi yang lebih luas," kata Klinger.
Manfaat pendekatan terpadu diakui pelaku usaha lokal. Petambak udang Banyuwangi Ahmad Thoyib menyebut keterlibatan petambak skala kecil dalam rantai pasok berkelanjutan membuka peluang ekonomi baru bagi warga setempat.
"Pendampingan ini bukan cuma mengajarkan cara menjaga lingkungan tambak, tapi juga merangkul petambak kecil seperti kami agar bisa masuk ke rantai pasok industri. Kami merasa dirangkul dan punya posisi tawar yang lebih baik. Kami berharap model seperti ini bisa terus diperluas agar semakin banyak petambak di wilayah lain yang merasakan manfaatnya," tuturnya.
Perluasan ke Situbondo dan Teluk Saleh akan menjadi ujian apakah model Banyuwangi bisa direplikasi di kawasan dengan karakter pesisir berbeda. Jika berhasil, pendekatan berbasis yurisdiksi berpotensi jadi rujukan kebijakan akuakultur nasional, terutama saat tekanan biaya produksi masih menekan pendapatan petambak.