SEMARAPURA — Bupati Klungkung I Made Satria menyatakan penerapan OGOD menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan retribusi sekaligus memperkuat tata kelola dan pelayanan pariwisata. Angka penerimaan retribusi pada September 2026 tercatat Rp9.413.540.000, naik dari Rp3.032.235.000 pada September 2025.
Kenaikan itu setara 210,45 persen secara tahunan. Pertumbuhan tidak hanya terjadi pada sisi penerimaan, tetapi juga pada arus kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi di Klungkung.
Jumlah kunjungan pada September 2025 tercatat 115.594 orang. Setahun berselang, angka itu naik menjadi 376.059 kunjungan atau tumbuh 225,33 persen.
Peningkatan kunjungan berjalan seiring penerapan mekanisme OGOD yang menyatukan pintu masuk dan pengelolaan destinasi. Satria menilai sistem itu mempermudah pencatatan sekaligus penataan layanan di lapangan.
"Penerapan OGOD merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mengoptimalkan pengelolaan retribusi sekaligus memperkuat tata kelola, pelayanan, fasilitas, dan pengembangan destinasi pariwisata Nusa Penida secara berkelanjutan," ujar Bupati Satria, Selasa (6/10/2026).
Nusa Penida menjadi salah satu destinasi andalan Klungkung yang paling terdampak kebijakan ini. Sebelum OGOD diterapkan, penerimaan retribusi dari kawasan tersebut tercatat jauh lebih kecil dibanding potensi kunjungan yang masuk.
Mekanisme satu pintu membuat setiap wisatawan tercatat sejak kedatangan. Pemkab Klungkung menilai sistem itu mempersempit kebocoran penerimaan yang sebelumnya sulit diawasi.
Satria menegaskan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pariwisata akan terus diarahkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemkab Klungkung telah menganggarkan lebih dari Rp200 miliar untuk penanganan infrastruktur.
Anggaran itu mencakup pembangunan infrastruktur transportasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, perdagangan, serta penyediaan air bersih. Alokasi tersebut menyasar kebutuhan dasar warga di sejumlah kecamatan, termasuk kawasan yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata.
Pemkab Klungkung belum merinci jadwal tahapan belanja infrastruktur tersebut. Namun arah kebijakannya jelas: penerimaan dari kunjungan wisatawan diputar kembali untuk layanan publik di daerah.