BALI — Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Kremlin siap mengembalikan aset perusahaan Barat yang sebelumnya disita dan ditempatkan di bawah kendali pemerintah. Syaratnya, kedua pihak harus mencapai "skenario menguntungkan" yang belum dijelaskan secara rinci. Pernyataan itu membuka peluang bagi belasan korporasi multinasional Eropa untuk kembali menguasai aset mereka di Rusia.
Pernyataan tersebut disampaikan Putin dalam forum diskusi internasional tahunan Valdai Discussion Club pada Kamis (1/10) waktu setempat. Forum ini rutin menjadi ajang Kremlin memaparkan posisi geopolitik dan ekonominya di hadapan para pakar internasional.
Pengembalian aset-aset bernilai miliaran dolar itu tidak serta-merta terwujud. Putin menegaskan bahwa hal tersebut hanya akan terjadi jika "skenario menguntungkan" (a favourable scenario) berhasil dicapai oleh kedua belah pihak. Ia tidak merinci apa yang dimaksud dengan skenario tersebut.
Langkah Rusia menempatkan belasan korporasi multinasional asal Eropa di bawah pengawasan administrasi eksternal (temporary external administration) sempat memicu tuduhan bahwa Moskow melakukan nasionalisasi sepihak. Skema ini membuat perusahaan-perusahaan Barat kehilangan kendali operasional atas aset mereka di Rusia, meski kepemilikan saham secara formal tidak dialihkan.
Putin membantah keras tuduhan nasionalisasi tersebut. Menurutnya, tindakan Kremlin hanyalah bentuk balasan yang seimbang (in kind) atas perlakuan negara-negara Eropa terhadap perusahaan Rusia di wilayah mereka.
Dalam forum tersebut, Putin secara eksplisit menyebut Jerman sebagai contoh negara yang lebih dulu menyita perusahaan besar milik Rusia. Ia menilai tindakan negara-negara Eropa itu melanggar aturan yang masuk akal maupun tidak masuk akal.
"Kami tidak menasionalisasi apa pun dari siapa pun. Ya, kami menempatkan perusahaan tertentu di bawah administrasi eksternal. Tetapi di beberapa negara Eropa, mereka secara terang-terangan melanggar setiap aturan yang masuk akal maupun tidak masuk akal dengan menyita perusahaan-perusahaan besar milik kami—contohnya di Republik Federal Jerman," tegas Putin.
Sinyal pengembalian aset ini menjadi perhatian pelaku bisnis internasional yang masih memiliki eksposur di Rusia. Sejumlah korporasi Eropa sebelumnya mencatat kerugian besar akibat kehilangan kendali atas pabrik, jaringan distribusi, dan portofolio investasi mereka di negara tersebut.
Namun, kepastian pengembalian aset masih kabur. Putin tidak menyebut tenggat waktu, mekanisme hukum, maupun daftar perusahaan yang asetnya berpotensi dikembalikan. Pernyataan ini juga belum diikuti langkah konkret dari pemerintah Rusia.
Bagi investor global, sinyal ini lebih bersifat politik ketimbang operasional. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan kesepakatan bilateral, perusahaan Barat masih menghadapi risiko tinggi untuk kembali beroperasi di Rusia. Sanksi yang masih berlaku dari Uni Eropa dan Amerika Serikat juga menjadi penghalang utama.
Pernyataan Putin muncul di tengah tekanan sanksi ekonomi yang masih membebani Rusia. Membuka pintu bagi perusahaan Barat bisa menjadi sinyal bahwa Moskow mencari jalur rekonsiliasi terbatas, terutama dengan negara-negara Eropa yang masih menampung aset Rusia yang dibekukan.
Sebaliknya, bagi negara-negara Barat, tawaran ini sulit diterima tanpa jaminan timbal balik. Aset Rusia yang dibekukan di Eropa nilainya jauh lebih besar, dan sebagian sudah dialokasikan untuk mendukung Ukraina. Negosiasi apa pun akan bergantung pada perkembangan geopolitik yang lebih luas.