Kementerian Kelautan dan Perikanan memproyeksikan pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan di Jembrana, Bali, mampu menyerap hingga 25 ribu tenaga kerja. Proyek senilai Rp 1,2 triliun itu dirancang sebagai kawasan industri perikanan terintegrasi yang juga bakal menampung kapal penangkap tuna eks Pelabuhan Benoa.
JEMBRANA — Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan peluang kerja dari pengembangan kawasan PPN Pengambengan dapat dimanfaatkan masyarakat lokal melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Trenggono menempatkan proyek ini sebagai bagian dari pembangunan kawasan industri perikanan terintegrasi. Nilai proyeknya sekitar Rp 1,2 triliun.
PPN Pengambengan nantinya menjadi tempat bersandar kapal-kapal penangkap ikan berukuran besar. Kapal-kapal itu sebelumnya beraktivitas di Pelabuhan Benoa, termasuk kapal penangkap tuna.
Pemindahan aktivitas kapal besar ke Jembrana membawa konsekuensi logis: kebutuhan tenaga kerja bongkar muat, pengolahan, hingga jasa pendukung di sekitar pelabuhan ikut naik. Di sisi lain, Pelabuhan Benoa selama ini dikenal sebagai basis kapal ikan besar di Bali selatan.
Pengembangan pelabuhan ikan tersebut diarahkan untuk menyediakan fasilitas perikanan yang lebih bersih, higienis, dan modern. Trenggono menilai standar itu diperlukan untuk mendukung peningkatan daya saing hasil perikanan Indonesia.
"Harapannya ini adalah tempat yang dikombinasikan antara industri perikanan yang modern, berikut juga dikombinasi dengan pariwisata," katanya.
Pendekatan kombinasi industri dan pariwisata itu membedakan PPN Pengambengan dari pelabuhan ikan konvensional. Jembrana selama ini punya garis pantai panjang di sisi barat Bali, namun belum tergarap sebesar kawasan selatan.
Trenggono menekankan pelatihan dan peningkatan keterampilan sebagai jalur agar warga sekitar ikut mengisi lapangan kerja yang muncul. Tanpa bekal keterampilan, proyek sebesar ini berisiko menyerap pekerja dari luar daerah.
Angka 25 ribu tenaga kerja masih berupa proyeksi. Realisasinya bergantung pada tahap konstruksi, operasional pelabuhan, serta tumbuhnya usaha pengolahan dan jasa di sekitarnya.
KKP belum merinci jadwal tahapan pembangunan maupun target waktu operasional kawasan tersebut.