DENPASAR — Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Bali terhadap percepatan program perumahan di wilayah tersebut. Dukungan itu diwujudkan lewat surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati dan wali kota se-Bali.
Lilik memaparkan capaian program bantuan perumahan di Bali yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2025 tercatat hanya 31 unit, sedangkan target 2026 melonjak menjadi 4.184 unit.
Dari total target tersebut, sebanyak 387 unit telah selesai 100 persen. Surat Keputusan penerima bantuan yang sudah terealisasi baru mencapai 1.410 unit.
Dengan sisa waktu sekitar tiga bulan, Lilik menekankan perlunya langkah percepatan agar seluruh target bisa terpenuhi. "Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali," ujarnya dalam rapat tersebut.
Selain program bedah rumah, pemerintah juga membangun rumah susun. Satu tower rumah susun di Denpasar disiapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja seni.
Rusun tersebut memiliki tipe 36 dengan jumlah 60 unit. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian layak dan terjangkau.
Dari program di luar APBN, Kementerian PKP menargetkan 1.114 unit rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2026. Untuk program Kredit Program Perumahan (KPP), Bali mencatat realisasi sangat tinggi, yakni 99,9 persen dengan nilai penyaluran sekitar Rp1,003 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi pelaksanaan KUR Perumahan di Bali. Ia menyebut Bali sebagai salah satu daerah dengan penyaluran KUR Perumahan tertinggi, bahkan BPD Bali berada di posisi kedua secara nasional.
Salah satu keunggulan program tersebut adalah suku bunga KUR Perumahan yang ditetapkan 5 persen sejak awal hingga lunas.
Gubernur Bali Wayan Koster menilai capaian Bali tidak hanya terlihat pada KUR Perumahan, tetapi juga penyaluran KUR untuk sektor lainnya. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas berbagai program perumahan yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat Bali.
"Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu," kata Koster.
Koster juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program bedah rumah. Menurutnya, program itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan perumahan yang dihadapi warga Bali.
Kredit Program Perumahan (KPP) sendiri merupakan pembiayaan bersubsidi dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki maupun merenovasi rumah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati.