BANGLI — Pemkab Bangli mencatat Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) daerah itu naik dari 2,48 pada 2023 menjadi 2,71 pada 2024, lalu menyentuh 2,79 pada 2025. Capaian tersebut setara 93 persen dari target RPJMD sebesar 3,00.
Kendati demikian, Pemkab Bangli mengakui masih ada kesenjangan tata kelola (governance gap). Pertumbuhan aplikasi dinilai belum diimbangi kapabilitas pengendalian yang memadai, dengan nilai Manajemen SPBE baru mencapai 1,09 dan Audit TIK di angka 1,00.
"Pertanyaannya bukan lagi seberapa banyak kita membuat aplikasi, melainkan seberapa baik kita mampu mengendalikan, mengintegrasikan, dan mengamankan transformasi digital tersebut untuk kesejahteraan rakyat," ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, I Nyoman Murditha.
Diskominfo Bangli merancang CITA GOV (Collaborative for Integrated Digital Transformation Government) sebagai arsitektur tata kelola tingkat atas. Sistem ini terdiri dari Layer Operasional untuk usulan layanan OPD, Layer Control/Digital Orchestrator untuk verifikasi arsitektur dan keamanan siber, serta Layer Executive View berupa dashboard kepemimpinan.
CITA GOV diproyeksikan menghemat efisiensi belanja TIK hingga Rp 1,175 miliar per tahun melalui eliminasi duplikasi aplikasi.
Sekretariat DPRD Bangli menyiapkan inovasi PENGLIPURAN BANGLI untuk mendorong transparansi dan efisiensi parlemen menuju paperless meeting. Fitur utamanya mencakup e-Aspirasi yang terintegrasi dengan SIPD, e-Sidang untuk digitalisasi dokumen, dan e-Risalah AI berbasis kecerdasan buatan untuk notulensi otomatis.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli menyiapkan SINTESIS DTW BANGLI sebagai terobosan mencegah kebocoran retribusi pariwisata. Sistem ini menggabungkan regulasi bagi hasil Pemkab dan Desa Adat, Single-Gateway IoT/QRIS dengan modul online-offline, serta kemitraan dengan BPD Bali.
Sistem tersebut diproyeksikan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pariwisata sebesar 13 persen.
Di lingkungan Sekretariat Daerah, INTEGRA-III diterapkan memanfaatkan platform SI-BULAN. Inovasi ini menyatukan fasilitasi logistik, penganggaran, pelacakan sarana prasarana, dan e-Katalog Lokal.
INTEGRA-III ditargetkan memangkas biaya operasional birokrasi minimal 20 persen pada 2028.
Satpol PP Bangli meluncurkan SI TAMPAN JAS BERDASI yang mengubah pendekatan penegakan ketertiban dari reaktif menjadi preventif berbasis data dan informasi. Sistem ini turut melibatkan Bendesa Adat dan Pacalang dalam pelaporan ketertiban umum secara real-time.
BKPAD Bangli menyiapkan GENCAR BANGLI untuk optimalisasi pajak daerah melalui penerbitan NPWPD secara jabatan berdasarkan analisis data perizinan usaha. Inovasi ini menyasar potensi PBJT makanan/minuman sebesar Rp 15,92 miliar serta perhotelan sebesar Rp 5,54 miliar.
Langkah tersebut ditempuh guna memperluas basis wajib pajak dan mendorong kemandirian fiskal daerah.