Koalisi Bali Emisi Nol Bersih menggandeng kalangan jurnalis untuk menyuarakan isu transisi energi dan perubahan iklim di Bali melalui Sosialisasi dan FGD Pekan Iklim 2026 di Denpasar, Jumat. Langkah ini diambil karena data riset yang rumit dinilai sulit dipahami masyarakat jika disajikan mentah, sementara sektor energi tercatat menyumbang 93 persen emisi gas rumah kaca di Bali. Pelibatan media dinilai krusial untuk menerjemahkan data kompleks itu menjadi informasi yang relevan dengan kehidupan warga sehari-hari.
DENPASAR — Communications Specialist Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Aisyah Madeleine, menyatakan jurnalis media mainstream menjangkau audiens yang tidak bisa diraih kanal komunikasi lain. Data riset yang dihasilkan LSM dan peneliti di dalam koalisi, menurut dia, tidak mudah dipahami masyarakat ketika disajikan mentah.
"Kenapa kami menggandeng jurnalis, karena ada audiens yang hanya bisa diraih jurnalis media mainstream, agar efektif dan relevan, risetnya bisa didengar, data yang rumit ini bisa relevan jadi butuh kolaborasi dan masukan media," kata Aisyah dalam Sosialisasi dan FGD Pekan Iklim 2026 di Denpasar, Jumat.
Aisyah menilai pelibatan jurnalis di daerah penting karena memiliki kredibilitas serta kemampuan menerjemahkan data kompleks menjadi informasi yang sesuai konteks kehidupan masyarakat Bali. Isu perubahan iklim dan transisi energi, katanya, bukan sekadar persoalan sains atau kepentingan negara maju.
Dampaknya langsung terasa pada seluruh lapisan masyarakat. Berbeda dengan konten media sosial yang kadang diragukan kebenarannya meski cepat viral, jurnalisme dinilai mampu menjangkau beragam segmen secara terpercaya.
Koalisi Bali Emisi Nol Bersih mencatat sektor energi menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar di Bali, mencapai 93 persen. Sumbernya berasal dari penggunaan listrik rumah tangga serta sektor transportasi.
Risiko iklim di Bali bersifat multisektor dan merata di seluruh kawasan. Ancaman abrasi pesisir terlihat di Desa Kusamba, Klungkung. Denpasar menghadapi banjir, kemacetan, tumpukan sampah, dan penurunan muka tanah.
Akumulasi emisi metana dari sistem pengelolaan sampah open dumping turut memperparah potensi genangan pesisir. Proyeksinya bisa mencapai ketinggian lebih dari 2 meter di wilayah Bali Timur.
Kerusakan lingkungan akibat tingginya emisi dinilai berpotensi mengganggu ketahanan lingkungan dan stabilitas ekonomi Bali. Sektor pariwisata menjadi yang paling bergantung pada kondisi lingkungan.
Koalisi mendorong aksi gabungan antara mitigasi dan adaptasi. Mitigasi mencakup percepatan penggunaan kendaraan listrik, transisi energi terbarukan, dan rehabilitasi hutan. Adaptasi dilakukan melalui penataan ruang dan penanaman mangrove.
"Tapi yang ingin kami dorong adalah cari cara yang tidak destruktif, tidak sekadar bisnis, urgensinya sudah banyak dari data-data yang disampaikan tadi, sepertinya kita tidak ada ruang untuk tidak melakukan apa-apa," ujar Aisyah.
Koordinator Wilayah Timur The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Rofiqi Hasan menyoroti sejumlah proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan di Bali yang sempat terbengkalai. Dua di antaranya Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Puncak Mundi di Klungkung dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kubu berkapasitas 1 MWp di Karangasem.
Kedua proyek itu terhambat masalah perawatan serta kendala birokrasi alih status aset. Rofiqi berharap Bali tidak hanya dijadikan lokasi pameran isu perubahan iklim tanpa strategi pengelolaan, perawatan berkala, dan pelibatan masyarakat lokal secara berkelanjutan.
"Bali sering jadi showcase untuk isu-isu perubahan iklim ya, kami harapkan yang diresmikan tidak mengulangi hal yang sama, bukan sekadar showcase, tapi memang akan berkelanjutan," kata Rofiqi.