GIANYAR — Wakil Ketua DPRD Gianyar, I Ketut Astawa Suyasa, didaulat membacakan dokumen Pemandangan Umum (PU) dari seluruh fraksi dalam rapat yang dipimpinnya. Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Demokrat Bersatu memberikan catatan kritis yang akan menjadi bahan pembahasan lanjutan anggaran daerah.
Fraksi PDI Perjuangan membuka catatan dengan apresiasi terhadap Program Biaya Kesehatan Gratis (BK) yang dijalankan Pemkab Gianyar. Namun, di balik apresiasi itu, fraksi banteng menyoroti penonaktifan sejumlah kepesertaan KIS PBI dari Pemerintah Pusat.
Berkurangnya cakupan jaminan BPJS Kesehatan terhadap obat-obatan dan tindakan medis juga menjadi perhatian serius. Fraksi ini menuntut pemerintah daerah memastikan warga yang memenuhi syarat tetap terlayani.
“Kami berharap tidak ada masyarakat Gianyar yang kehilangan akses pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat yang memenuhi persyaratan tetap mendapatkan jaminan kesehatan yang layak melalui skema PBI APBD maupun Program BK,” ujar Ketut Astawa Suyasa saat membacakan PU Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi Partai Golkar mengarahkan sorotan pada efektivitas program beasiswa “Satu Keluarga Satu Sarjana”. Masih ada mahasiswa penerima yang belum mendapatkan pencairan untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri.
Golkar juga mempertanyakan penurunan target pendapatan retribusi daerah sebesar 8,22 persen dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Fraksi ini mendesak penjelasan terkait alokasi anggaran perbaikan jaringan irigasi pertanian.
“Program Satu Keluarga Satu Sarjana sangat luar biasa. Namun, kami berharap persoalan keterlambatan beasiswa, kemampuan pembayaran utang daerah, retribusi, serta kebutuhan irigasi mendapat perhatian serius,” papar Astawa Suyasa.
Fraksi Partai Gerindra secara khusus meminta kejelasan mengenai progres fisik proyek Sport Center di Desa Babakan. Realisasi anggaran hingga target penyelesaian proyek strategis itu, termasuk pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Gianyar, harus dipaparkan secara terbuka.
Adapun Fraksi Demokrat Bersatu mendesak agar Perubahan APBD 2026 benar-benar diprioritaskan untuk pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial warga kurang mampu, pelestarian seni budaya, serta reformasi birokrasi.
“Kami berharap Perubahan APBD 2026 benar-benar pro-rakyat, menjawab kebutuhan masyarakat, dan setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan krama Gianyar,” pungkas Astawa Suyasa menutup sidang.