DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama unsur TNI, Polri, Kejaksaan, dan Imigrasi untuk membahas situasi keamanan di Bali. Rapat digelar di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7) sore.
Koster menekankan bahwa seluruh informasi yang beredar di media sosial belum tentu akurat. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.
Di tengah situasi tersebut, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (Unwar), Prof. Dr. I Nyoman Sujana, S.H., M.Hum., mengingatkan bahwa praktik main hakim sendiri atau eigenrichting yang masih terjadi di masyarakat merupakan ancaman serius bagi prinsip negara hukum. Menurutnya, setiap orang, termasuk yang diduga melakukan tindak pidana ringan seperti pencurian ayam, tetap berhak mendapat proses hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Bali pada Selasa (28/7) berawan dengan potensi hujan dan angin kencang. Suhu terendah mencapai 18 derajat Celcius. Dalam peringatan dini tiga harian yang diunggah di Instagram @bmkgbali, lima kabupaten masuk level waspada hujan sedang hingga lebat mulai Selasa (28/7) pukul 08.00 WITA hingga Rabu (29/7) pukul 08.00 WITA. Kelima kabupaten itu adalah Badung, Bangli, Gianyar, Karangasem, dan Klungkung.
Pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan anggaran Rp 16,7 miliar dalam APBD 2026 untuk merekonstruksi lima desa wisata. Kepala Dinas Pariwisata Badung, A.A. Putri Mas Agung, menyebutkan kelima desa tersebut adalah Desa Wisata Kapal, Petang, Munggu, Bongkasa Pertiwi, dan Pangsan.
“Lingkup pekerjaan di masing-masing desa wisata berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Putri Mas Agung, Selasa (28/7). Program ini menjadi langkah strategis agar pariwisata tidak hanya terpusat di kawasan utama, tetapi juga merata ke desa-desa dengan potensi unik.
Delapan paket pekerjaan fisik strategis yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tabanan mencatatkan realisasi fisik di atas target perencanaan atau deviasi positif hingga akhir Juli 2026. Kepala Dinas PUPR Tabanan, Ir. Gde Made Partana, mengatakan percepatan ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Tabanan agar manfaat infrastruktur lebih cepat dirasakan masyarakat.
Seluruh proyek jalan dan jembatan itu diharapkan memperkuat konektivitas antarkawasan di Tabanan.