KLUNGKUNG — Pemkab Klungkung kini bergerak cepat menyiapkan tiga instrumen utama untuk menyukseskan digitalisasi bansos: infrastruktur teknologi, validasi data penerima manfaat, dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) di lapangan. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi perluasan piloting digitalisasi bansos yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri.
Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Bali I Wayan Koster dan sejumlah kepala daerah. Selain mematangkan implementasi Pemerintah Digital (Digital Government), agenda ini juga mempersiapkan rencana kunjungan kerja Presiden RI untuk meninjau progres digitalisasi bansos di lapangan.
Bupati Satria menyatakan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk menciptakan sistem penyaluran bansos yang transparan, akuntabel, dan bebas dari salah sasaran. Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses penyaluran bisa dipantau secara real-time.
"Kami di Klungkung siap mengawal penuh program ini. Dengan sistem digital yang terintegrasi, kita berharap tidak ada lagi masyarakat penerima manfaat yang terlewat. Proses penyalurannya pun bisa kita pantau secara real-time," tegas Bupati Satria di sela-sela kegiatan.
Menindaklanjuti arahan dalam rakor, Pemkab Klungkung membangun komunikasi intensif dengan Kemendagri dan Pemerintah Provinsi Bali. Langkah ini untuk memastikan seluruh instrumen pendukung di daerah benar-benar matang sebelum kunjungan presiden.
"Bukan hanya infrastruktur teknologi yang kita siapkan, tetapi juga validasi data yang akurat serta kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di lapangan. Ini penting, tidak hanya untuk menyukseskan program nasional, tetapi juga untuk memastikan Klungkung siap menyambut kunjungan kerja Bapak Presiden RI," pungkasnya.
Terpilihnya Klungkung sebagai lokus perluasan program nasional ini dinilai sebagai peluang besar. Daerah yang dikenal dengan destinasi wisata budaya ini kini bersiap menjadi percontohan transformasi digital dalam pelayanan publik, khususnya penyaluran bansos yang selama ini kerap bermasalah dengan data penerima.
Pemkab Klungkung menargetkan validasi data penerima manfaat rampung sebelum kunjungan presiden. Sistem digital yang akan diterapkan memungkinkan verifikasi data secara real-time dan mengurangi potensi tumpang tindih penerima bansos.