BADUNG — Delegasi TP PKK dan Kesbangpol Kabupaten Badung baru-baru ini menuntaskan kunjungan kerja ke dua kota di Jawa Timur, yakni Blitar dan Surabaya. Studi banding ini difokuskan pada pengelolaan rantai pasok pangan dari hulu ke hilir yang telah berhasil diterapkan di daerah tersebut.
Kepala Kesbangpol Badung, I Nyoman Sujendra, mengatakan bahwa hasil observasi di lapangan akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat program ketahanan pangan di tingkat desa dan kecamatan. “Kami ingin melihat langsung bagaimana sistem distribusi dan jaminan kualitas produk pangan di Blitar dan Surabaya berjalan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (18/2).
Di Blitar, rombongan menyoroti keberhasilan kelompok tani dalam mengelola hasil bumi hingga ke pasar modern. Sementara di Surabaya, perhatian tertuju pada sistem logistik pangan yang menghubungkan petani langsung ke konsumen melalui platform digital milik pemerintah kota.
Ketua TP PKK Badung, Nyonya Rai Suryawati, menambahkan bahwa pola kemitraan antara petani dan pelaku usaha di Surabaya dinilai efektif menekan harga di tingkat konsumen. “Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas pasar, menjaga kualitas produk, serta memperkuat rantai distribusi sehingga memberikan manfaat optimal bagi kedua daerah,” jelasnya.
Hasil studi banding ini rencananya akan diintegrasikan ke dalam program-program PKK di masing-masing desa. Langkah awal yang akan diambil adalah pemetaan ulang potensi pangan lokal di delapan kecamatan se-Kabupaten Badung.
Kesbangpol juga akan mendorong pembentukan kelompok sadar pangan di tingkat banjar. Tujuannya, agar setiap wilayah memiliki cadangan pangan mandiri yang tidak bergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar daerah.
Dalam waktu dekat, Pemkab Badung berencana menggelar forum koordinasi dengan para perbekel (kepala desa) untuk menyosialisasikan temuan dari kunjungan ini. Jika uji coba di beberapa desa menunjukkan hasil positif, model serupa akan diterapkan secara bertahap di seluruh Badung pada tahun depan.
Program Badung Berdaulat Pangan dan Berdikari sendiri merupakan inisiatif yang digagas untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pasokan beras dan sayur dari luar Pulau Bali. Dengan adanya studi banding ini, Pemkab berharap tercipta ekosistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.