BANGLI — Sejumlah titik pemantauan keamanan di jalur strategis Kabupaten Bangli kini buta. Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bangli mengakui perbaikan CCTV yang mengalami kerusakan terpaksa ditunda hingga tahun anggaran 2026.
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat menjadi biang keladi. Anggaran perawatan dan pengadaan perangkat elektronik di lingkungan pemkab diklaim habis dipangkas, membuat operasional CCTV di beberapa titik vital tidak berfungsi optimal.
Puluhan unit kamera pengawas yang tersebar di simpang jalan dan area publik dilaporkan dalam kondisi mati atau bergambar buram. Data internal Dinas Kominfo menyebutkan, dari total unit yang terpasang, hampir separuhnya tidak bisa diandalkan untuk merekam aktivitas warga.
Kondisi ini memicu kekhawatiran, terutama di titik-titik rawan kecelakaan dan kriminalitas. Warga berharap perangkat yang sudah disediakan dengan dana puluhan juta rupiah itu bisa segera difungsikan kembali.
Kepala Dinas Kominfo Bangli melalui Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, I Wayan Suambara, menjelaskan bahwa pos anggaran perawatan untuk tahun 2025 nyaris tidak ada. "Anggaran perawatan kami alokasikan nol rupiah untuk tahun ini. Semua karena instruksi efisiensi," ujarnya.
Proses pengadaan barang dan jasa juga memakan waktu. Dengan sisa tahun anggaran yang tinggal beberapa bulan, dinas menilai tidak efektif jika memaksakan lelang perbaikan. Pengerjaan baru bisa dimulai setelah APBD Induk 2026 disahkan dan dicairkan.
Masyarakat pengguna jalan di Bangli selama ini mengandalkan rekaman CCTV untuk mengungkap kasus tabrak lari atau pencurian kendaraan. Dengan matinya kamera, warga diminta lebih waspada dan mengandalkan pelaporan manual ke kepolisian.
Beberapa pedagang di pusat kota juga mengeluhkan kondisi ini. Mereka menilai kehadiran CCTV setidaknya memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan jalanan. "Sekarang agak khawatir kalau malam, apalagi di lampu merah yang sepi," kata Made, warga Kecamatan Bangli.
Dinas Kominfo Bangli mengaku masih memiliki beberapa unit CCTV cadangan yang berfungsi. Namun, unit tersebut tidak bisa menggantikan seluruh titik yang rusak karena keterbatasan jaringan dan sumber daya manusia.
Pihaknya berencana mengusulkan anggaran perbaikan yang lebih realistis dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2026. Mereka juga akan menginventarisasi ulang titik-titik prioritas yang paling membutuhkan pengawasan visual 24 jam.