NUSA DUA — Ferdinan D. Purba menyebut ketersediaan data polis yang lengkap, akurat, dan tepat waktu sebagai tantangan sekaligus prasyarat utama agar penjaminan polis berjalan efektif. Penandatanganan berlangsung di The Westin Resort Nusa Dua.
"Ketersediaan data tersebut merupakan salah satu prasyarat penting untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan penjaminan polis dan resolusi perusahaan asuransi," ujar Ferdinan.
Data yang dipertukarkan meliputi profil dan kondisi keuangan perusahaan asuransi, laporan aktuaria, rasio solvabilitas (Risk Based Capital/RBC), hingga hasil pengawasan berkala.
Cakupannya mengikuti seluruh siklus pengawasan. Mulai dari persiapan kepesertaan perusahaan asuransi, pemantauan kondisi keuangan, penanganan perusahaan dalam penyehatan dan resolusi, sampai proses likuidasi akibat pencabutan izin usaha.
Juklak mengatur tata koordinasi yang lebih terstruktur antara LPS dan OJK. Masing-masing lembaga akan menunjuk focal point dan liaison officer sebagai penghubung dalam pertukaran data, informasi, dan dokumen.
LPS memastikan seluruh proses pertukaran data tetap mematuhi aturan kerahasiaan informasi. Pengamanannya didukung tata kelola keamanan teknologi informasi yang ketat.
Juklak menyelaraskan mekanisme pertukaran data kedua lembaga dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Dengan landasan itu, LPS dan OJK menargetkan persiapan operasional penjaminan polis berjalan optimal. Kedua lembaga berharap langkah ini memperkuat pelindungan bagi pemegang polis dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian nasional.