MANGUPURA — Kunjungan Megawati Soekarnoputri ke Pantai Kuta menjadi perhatian tersendiri karena abrasi di kawasan itu dilaporkan makin mengkhawatirkan sepanjang 2026. Laju kemunduran garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun, membuat kawasan berpasir yang biasa dipakai wisatawan semakin menyempit.
Terjangan gelombang juga merusak sejumlah fasilitas publik, mulai dari jalur pejalan kaki, tembok pembatas, hingga area aktivitas pedagang. Pantai Kuta sendiri merupakan ikon pariwisata Bali yang berperan strategis menopang perekonomian warga sekitar.
Dalam peninjauan tersebut, Megawati menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, lembaga riset, akademisi, dan pemerintah daerah untuk menangani abrasi pantai. Menurutnya, penanganan masalah ini harus mempertimbangkan karakteristik geografis Indonesia.
"Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental," tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar mengesampingkan ego sektoral dan mengedepankan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan. "Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong," ujarnya.
Megawati mendorong penerapan kearifan lokal Bali, khususnya filosofi Tri Hita Karana, sebagai landasan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam. Nilai itu dinilai relevan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan kawasan pesisir Bali.
Ia turut menyoroti ancaman perubahan iklim, termasuk pemanasan global dan pencairan es di kutub, yang berpotensi memperburuk kondisi wilayah pesisir negara kepulauan. Para ilmuwan dan akademisi didorong menghadirkan solusi konkret lewat penguatan riset, inovasi teknologi, serta kerja sama lintas sektor.
"Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik," katanya.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan pemerintah terus mengupayakan penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan pemecah gelombang (breakwater) di bagian selatan Pantai Kuta oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah.
Infrastruktur itu diharapkan mampu meredam energi gelombang laut dan mengurangi dampak abrasi terhadap kawasan pesisir. "Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujarnya.
Triono mengungkapkan sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Dari kondisi tersebut, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah menangani sekitar 85 kilometer garis pantai.
"Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan," katanya.
Peninjauan kondisi abrasi Pantai Kuta itu turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.