DENPASAR — Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Minahasa Tenggara ikut serta dalam rombongan studi tiru yang diterima Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa. Kunjungan yang berlangsung Senin (18/5/2026) itu berfokus pada dua hal utama: pengelolaan kerukunan antarumat beragama dan mekanisme pemberian dana hibah serta bantuan sosial.
Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda, mengungkapkan bahwa Kota Denpasar dan Bali secara umum telah lama dikenal sebagai daerah percontohan dalam hal kerukunan antarumat beragama. “Kami ingin belajar di sini agar bisa diterapkan di Kabupaten Minahasa Tenggara,” ujarnya.
Pemilihan Denpasar bukan tanpa alasan. Kota ini dinilai berhasil menjaga harmoni di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya melalui filosofi lokal yang kuat.
Menyambut rombongan, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menjelaskan bahwa salah satu kunci harmoni di Bali adalah budaya manyama braya. Filosofi ini memaknai setiap orang sebagai saudara, tanpa memandang perbedaan latar belakang.
“Nilai ini menumbuhkan sikap saling menghormati dan hidup rukun di tengah keberagaman,” kata Arya Wibawa. Semangat tersebut juga tercermin dalam moto Pemerintah Kota Denpasar, Vasudhaiva Kutumbakam, yang bermakna “kita semua bersaudara”.
Ia menambahkan, FKUB Kota Denpasar berperan aktif dalam menjaga komitmen bersama untuk mencegah perpecahan antarumat beragama, sehingga keharmonisan tetap terjaga dengan baik.
Selain soal kerukunan, rombongan dari Minahasa Tenggara juga mempelajari tata kelola dana hibah dan bansos yang diterapkan Pemkot Denpasar. Arya Wibawa memperkenalkan sistem digital bernama E-Monalisa (Elektronik Monitoring Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan).
Melalui sistem ini, pengajuan hibah dilakukan secara daring dengan alur terstruktur. Mulai dari pendaftaran akun, unggah proposal, proses seleksi, hingga pengumuman dan pelaksanaan hibah semuanya tercatat dalam satu platform. “Sistem ini juga dilengkapi mekanisme pemblokiran otomatis bagi penerima yang telah beberapa kali mendapatkan bantuan,” jelas Arya Wibawa.
Ia menegaskan bahwa melalui E-Monalisa, data penerima hibah akan terdata secara transparan. Jika ada pihak yang sudah beberapa kali menerima bantuan, sistem akan memblokir pengajuan berikutnya secara langsung. Langkah ini diambil untuk mencegah penumpukan bantuan pada penerima yang sama dan memastikan distribusi yang lebih merata.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Tidak hanya dalam memperkuat kerukunan umat beragama, tetapi juga dalam meningkatkan tata kelola penyaluran dana hibah yang transparan dan akuntabel di daerahnya.
Wakil Wali Kota Denpasar menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan. “Kami berharap apa yang dibagikan bisa langsung diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi di Minahasa Tenggara,” pungkasnya.