BALI — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengolah batu bara kalori rendah menjadi gas dan bahan bakar minyak. Langkah ini diambil saat harga energi global bergejolak akibat ketegangan geopolitik. Jika berjalan, Indonesia berpeluang menekan impor migas dan menahan devisa di dalam negeri.
Jakarta. Pemerintah menyiapkan teknologi konversi batu bara kalori rendah sebagai sumber energi alternatif. Arahan itu datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Maka arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah mengoptimalkan seluruh potensi energi yang ada di Indonesia," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Balai Sudirman, Senin (21/9/2026).
Bahlil menyampaikan hal itu di tengah kondisi geopolitik global yang belum stabil. Ketidakpastian pasokan energi dunia membuat pemerintah mencari bantalan dari sumber daya domestik. Batu bara masuk daftar teratas karena cadangannya melimpah.
Selama ini batu bara kalori rendah kerap dianggap kurang bernilai dibanding batu bara kalori tinggi. Teknologi pengolahan terbaru membuka peluang berbeda: komoditas ini bisa dikonversi menjadi gas maupun minyak.
Bahlil menilai potensi tersebut belum digarap serius di Indonesia. Padahal cadangannya tersebar di sejumlah wilayah tambang utama. "Dan kita tahu bahwa potensi batu bara kita untuk low calorie itu sangat besar sekali. Ini mungkin yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.
Pemerintah tidak bergerak sendiri. Sejumlah perusahaan sudah menyampaikan penawaran kerja sama untuk mengembangkan teknologi pengolahan batu bara. Bahlil belum menyebut nama perusahaan maupun nilai investasinya.
China menjadi rujukan utama. Negara itu telah lebih dulu mengolah batu bara kalori rendah menjadi gas untuk kebutuhan industri dan rumah tangga.
"Di beberapa negara seperti di China, itu gasnya sudah diambil dari batu bara low calorie. Dan beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan penawaran kepada kami untuk melakukan kerja sama," kata Bahlil.
Adopsi teknologi ini tidak murah. Dibutuhkan investasi besar untuk membangun fasilitas gasifikasi dan pencairan batu bara, plus jaminan pasokan bahan baku jangka panjang. Pemerintah belum memerinci skema insentif yang akan ditawarkan ke investor.
Alasan utama kebijakan ini adalah neraca perdagangan. Indonesia masih mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak dan gas meski punya cadangan batu bara raksasa.
Setiap barel impor yang bisa digantikan produksi dalam negeri berarti devisa yang tidak keluar. "Tujuannya agar tidak lagi kita impor, devisa kita bisa ada di dalam negeri," tukas Bahlil.
Kementerian ESDM menyatakan akan menindaklanjuti setiap arahan Presiden terkait optimalisasi sumber energi dalam negeri. Sasaran gandanya: memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan asing.
Bagi pembaca, kebijakan ini layak dicermati karena menyangkut dua hal sekaligus: arah transisi energi Indonesia dan posisi batu bara di dalamnya. Jika teknologi konversi benar-benar masuk skala komersial, batu bara kalori rendah yang selama ini kurang dilirik bisa berubah status menjadi aset strategis. Namun tanpa kejelasan insentif dan mitra investasi, rencana ini masih berhenti di tahap wacana.